blokTubanplus.com – Peluang akselerasi ekonomi bagi ribuan warga di wilayah operasi hulu migas Blok Cepu semakin nampak. Antara lain dengan dimulainya Program Peningkatan Akses Ekonomi lewat Perbaikan Infrastruktur Publik 2026, sebanyak 13 desa di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro bersiap mengelola sendiri pembangunan fisik di wilayah mereka.
Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diinisiasi oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas ini menggandeng Yayasan eL-SAL Indonesia sebagai mitra pelaksana. Rangkaian musyawarah desa sosialisasi tuntas digelar di Desa Kalirejo Kabupaten Bojonegoro, serta 12 desa di Kabupaten Tuban, yakni Simo, Bangunrejo, Sumurcinde, Ngadirejo, Sumberjo, Maibit, Kepohagung, Sumberagung, Pucangan, Cendoro, Glodog, dan Karangagung.
Model pendekatan program ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik penuh pengembangan infrastruktur. Warga tidak hanya menyepakati jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, tetapi juga membentuk Komite Pelaksana Pekerjaan di tiap desa yang diisi oleh unsur pemerintah desa, BPD, PKK, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat.
Kepala Desa Bangunrejo, Teguh Hermanto, mengapresiasi pola pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan. Menurutnya, pendekatan ini memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab keluhan riil warga di tingkat bawah.
“Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pembahasan sehingga jenis pembangunan yang disepakati murni berasal dari kebutuhan desa. Kami siap mengawal agar pelaksanaannya lancar dan memberi manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga,” ujar Teguh.
Dukungan serupa disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Soko, Dwi Putri Novianie. Ia menilai kolaborasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemenuhan sarana publik pendukung ekonomi desa.
“Program ini menyelaraskan prioritas pembangunan pemerintah desa dengan kebutuhan warga. Akses mobilitas yang lebih baik dipastikan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Dwi Putri di depan warga yang mengikuti musyawarah desa.
Perwakilan EMCL, Joni Wicaksono, menjelaskan bahwa penguatan sarana fisik berbasis komunitas ini berfokus pada dampak ganda (multiplier effect). Infrastruktur publik tidak sekadar diperbaiki, melainkan difungsikan sebagai pengungkit roda perekonomian lokal.
“Fokus kami bukan hanya pada fisik bangunan, melainkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu membuka akses mobilitas sosial dan mendorong bertumbuhnya aktivitas ekonomi warga secara berkelanjutan,” tutur Joni.
Sebagai langkah lanjutan, Ketua Umum Yayasan eL-SAL Indonesia, Imam Muqroni, memaparkan bahwa seluruh Komite Pelaksana Pekerjaan di 13 desa akan dibekali pelatihan tata kelola dan pengawasan teknik. Pembekalan ini dipadukan dengan pendekatan pendampingan ekonomi agar pengelolaan proyek berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Pendampingan ini penting untuk memastikan komite desa mampu mengelola anggaran, menjaga mutu bangunan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada publik sebelum pengerjaan fisik dimulai,” pungkas Imam.
Leave a Comment